Periode pesta demokrasi dalam balutan Pemilihan Umum yang akan berlangsung pada 2014 mendatang, banyak pihak yang berpartisipasi, pun tidak terkecuali para penganjur klenik.
Bayangkan bagaimana guliran Pemilu akan melibatkan tidak hanya pemilih dan partai politik semata, namun juga instituti penyelenggara, lembaga survey, produsen alat peraga, media massa hingga dunia perdukunan.
Dalam hal ini, Pemilu sebagai sebuah suprastruktur akan melibatkan sub-sistem yang saling terkait, meski tidak semua segmen terkait tersebut berada dalam alur logika bersesuaian.
Maklum saja, karena budaya yang menjadi kesatuan sendi kehidupan masyarakat memang masih lekat dengan berbagai hal yang berbau magis dan ketidakterjangkauan nalar.
Seolah kemudian persoalan terpilih atau tidak dalam Pemilu adalah soal kekuatan mistik nan gaib, dibandingkan dengan kekuatan ide bagi perubahan wajah perpolitikan secara langsung.
Proses demokrasi yang dilalui bangsa ini memang harus berhadapan dengan realitas kemajemukan kultur yang melingkupi perikehidupan publik secara meluas.
Bila sudah demikian, maka bagaimana proses dekulturisasi budaya politik yang lebih rasional dapat dijabarkan? Tentu harus dimulai dari para figur calon politikus yang maju pada perhelatan Pemilu.
Sesungguhnya dukun politik dengan serangkaian prosesi bagi para calon politikus adalah bentuk dari kegagalan pembangunan pola komunikasi massa secara produktif melalui formulasi program kerja.
Dukun politik menjadi semakin berjaya ketika calon politikus memang bermodal misi untuk kepentingan pribadi, karena biaya praktek perdukunan melibatkan angka yang tidak sedikit.
Kondisi yang mengemuka dengan tendensi serta orientasi hanya pada kepentingan kekuasaan, maka shortcut melalui jalur perdukunan adalah jawaban yang dapat dilakukan bagi calon politikus dadakan.
Tentu, keprihatinan menjadi sebuah hal yang patut dilayangkan, bila rasionalitas demokrasi berhadapan dengan aktifitas supranatural dukun politik, maka yang hendaknya para pemilik harus menggunakan akal sehat dalam menentukan figur dan partai pilihan pada agenda Pemilu mendatang.
Prinsip utama keterpilihan yang jujur, bersih, adil dan amanah, harus diimbangi dengan ukuran nalar yang benar dengan memiliki kekuatan dalam jabaran program kerja dan aksi nyata lebih dari retorika.
Semoga saja….
