Citra Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009 – 2014 sangat buruk, bahkan sesungguhnya lebih buruk dari yang terlihat dan yang terdengar.
Saat resmi menjadi anggota DPR dan berkantor di Senayan, kebobrokan langsung terlihat. Kehadiran rapat yang minim, menandatangani daftar hadir tetapi tidak ikut rapat, yang hadir rapat itupun sebagian tertidur dan ada juga yang menonton video mesum sambil rapat. Sesaat kemudian mulai terdengar bahwa telah terjadi perselingkuhan dan pelecehan seksual.
Lalu kemudian rencana pembangunan gedung baru yang dilengkapi dengan kolam renang, SPA, dan ruang fitness. Menyusul kemudian usulan pengalokasian dana ke daerah pemilihan masing-masing. Memuncak pada niat melemahkan KPK melalui rencana perubahan Undang-Undang. Untuk yang terakhir, satu-satunya penghalang adalah rakyat.
Belakangan ketahuan bahwa keinginan melemahkan KPK muncul dikarenakan begitu banyak anggota DPR yang terlibat korupsi, di setiap fraksi. Target legislasi tidak pernah tercapai selama empat tahun. Dan sejumlah legislasi yang berhasil diselesaikan mengundang kontroversi, bermutu rendah, dan tidak mencerminkan nasionalisme sejati. Menjadi makelar proyek dan menjadi mafia anggaran sudah jamak. Maka lapangan parkir Senayan berubah menjadi show room mobil-mobil mewah.
Benar-benar babak belur, tak bermutu terutama tidak bernurani.
Sial, dan sangat sial. DCT (Daftar Caleg Tetap) untuk pemilu 2014 mencantumkan hampir semua anggota DPR periode 2009-2014 menjadi caleg periode 2014-2019.
Anggota PKS 100% menjadi caleg kembali. 94% dari Hanura, 93% dari PKB, 96% dari Partai Demokrat, 87% dari PAN, 86% dari PDIP, 86% dari Golkar, 85% dari Gerindra, 84% dari P3. Semua pada nomor urut hampir pasti jadi.
Jadi sudah pasti bahwa pemilu 2014 tidak akan menghasilkan perubahan apapun, atau bahkan menurut saya pada periode 2014 – 2019 nyawa KPK sangat terancam, sebab niat mengebiri KPK sesungguhnya tidak pernah surut apalagi hilang. Mari mempersiapkan diri untuk berperang, atau bahkan revolusi. Jadi saat mereka nanti meluncurkan UU yang melemahkan KPK, kita sudah bersiap untuk bertempur.
Ini adalah democrazy, bukan demokrasi. Suara rakyat tidak berarti selain memberikan pengesahan terhadap keinginan Parpol. Dengan terpaksa dan dipaksa, rakyat hanya boleh memilih dari apa yang disodorkan oleh Parpol. Sementara Parpol menyediakan pilihan berdasarkan kepentingannya, atau kepentingan dinasti di dalamnya, tidak ada kepentingan rakyat di situ. Democrazy, seolah-olah demokrasi.
Maka aku bingung kemana suaraku kuberikan. Dulu aku berharap bahwa pemilu 2014 adalah momen terbaik untuk membuat perubahan, ternyata aku salah besar.
Aku ingin bertanya ke rekan sejawat sesama rakyat, BAGAIMANA KITA?.
