Statemen Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama soal rencana penyerahan pengelolaan electronic road pricing (ERP) kepada swasta sungguh mengundang tanya. Menurut Ahok, ERP akan diserahkan pengelolaannya kepada swasta agar pelayanan kepada publik lebih profesional.
Berbagai pertanyaan yang mengganggu pikiran saya:
PEMDA DKI TIDAK SANGGUP?
Apakah Pemda DKI begitu miskinnya sampai tidak sanggup menyediakan sistem pengelolaan ERP? Bukankah Pemda DKI punya dana pembangunan puluhan triliun rupiah?
Semahal apakah biaya pengelolaan ERP sampai-sampai Pemda DKI tidak sanggup? SDM bisa direkrut. System bisa dibangun. Teknologi bisa didatangkan. Kalau swasta bisa, mengapa Pemda DKI justru tidak bisa? Ingat, Pemda DKI bukan ‘’Pemda Dhuafa’’.
TIDAK MENGUNTUNGKAN?
Bukankah Pemda DKI bisa membentuk lembaga pelaksana ERP? Kalau ERP belum menjadi bisnis yang menguntungkan, mengapa tidak diserahkan kepada badan khusus bentukan Pemda DKI saja? Mana ada perusahaan swasta yang mau mengelola ERP kalau tidak menguntungkan?
BUMD DKI KEMANA?
Bukankah Pemda DKI juga memiliki BUMD? Kalau ERP ternyata menguntungkan, mengapa memilih diserahkan kepada swasta, bukan ke BUMD saja? Bukankah BUMD yang profesional akan menjadi mesin uang bagi Pemda DKI?
POLITIK BALAS JASA?
Hehehe, coba kita tanya topeng monyet, apa jawabannya.
