Setiap kali mengikuti ‘hari studi’ atau semacam seminar yang diadakan sebuah perguruan tinggi ( filsafat ) swasta di Malang memang menarik. Pesertanya memang terbuka untuk umum, namun lebih banyak diikuti oleh pemerhati masalah sosial, budaya, tokoh agama, dan para dosen yang berasal dari perguruan-perguruan tinggi dan seminari di negeri ini. Materinya pun kebanyakan masalah sosial, budaya, lingkungan hidup, dan terkadang masalah sosial politik.
Salah satu masalah yang menarik adalah rusaknya ekosistem dan lingkungan hidup di Kalimantan dan Sumatera, serta kini mulai merambah Papua Barat. Kerusakan ini diakibatkan oleh lemahnya control pemerintah terhadap perusahaan pemegang HPH, dan aparat serta birokrat yang yang tidak bekerja secara profesional. Serta pembabatan hutan yang tak terencana dan terkendali untuk alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit yang justru hanya memperkaya kaum pengusaha dan pendatang dan menyingkirkan masyarakat lokal masuk ke dalam keterpurukan ekonomi dan budaya.
Di sela-sela diskusi kadang saya minta agar para cedikiawan yang mengadakan dan ikut seminar ini, agar mengundang para birokrat dan bila perlu seorang menteri agar mengetahui kegundahan dan kegelisahan serta kepedulian kita akan masalah-masalah sosial yang terjadi. Serta menyerahkan pemecahannya sesuai dengan hasil diskusi yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran juga dana yang tak sedikit. Sehingga apa yang dibicarakan bukan hanya menjadi sebuah wacana saja.
Jawaban yang sangat mengejutkan adalah, tak mungkin mengundang seorang menteri untuk acara seperti ini. Lalu seorang dosen menyebutkan angka atau nominal yang amat besar dan membuat saya bergidik. Tak perlu saya sebutkan nominal tersebut, namun berdasarkan pengalaman memanggil seorang kepala daerah dalam sebuah acara saja kadang harus mengeluarkan nilai yang luar biasa.
Daripada uang sebesar itu diberikan kepada seorang pejabat yang sudah kaya, lebih baik untuk membeayai sebuah karya nyata dalam membangun masyarakat.
Pertanyaan pun timbul, sejauh mana hasil seminar yang diserahkan kepada kementerian terkait bisa mempengaruhi atau setidaknya dipertimbangkan untuk membuat sebuah rencana atau keputusan dalam mengambil kebijakan demi kesejahteraan masyarakat, diserahkan kepada para cendikiawan atau staf ahli di kementerian tersebut. Tentu saja dengan harapan bahwa hasil diskusi bukan hanya menjadi arsip lalu masuk tong sampah.
