Tulisan ini adalah subjektifitas dari fakta objektif yang ada. Pers adalah garda terdepan dan instrumen penting dalam mengawal demokrasi. Konklusi dapat di simpulkan dari sebuah permasalahan yang ada besar pengaruhnya adalah media.
Saya baru saja membaca artikel kompas.com yang membahas masalah antara SBY dan Jokowi. Saya lantas berpikir apa pemerintah saat ini di bawah komando SBY sudah tidak tersisa secuilpun kebaikan. Apakah pemerintahan SBY memang tidak pantas mendapatkan kehormatan. Kita baru saja merayakan 10 november sebagai Hari Pahlawan. Hal penting yang bisa di pahami adalah para pahlawan kita ketika berjuang memerdekakan Indonesia dulu sebetulnya memiliki persyaratan untuk pesimis. Negara baru habis perang, ekonomi nol, SDM bisa hitungan pake jari, tapi gantinya mereka pesimis mereka memilih optimis. Gantinya mereka meratap mereka memilih berharap. Ratapan di gantikan dengan harapan. Apa yang kita lihat saat ini adalah hasil jerih lelah, air mata dan darah dari para pejuang kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya.
Saat ini siapapun presidennya pasti tidak akan mudah membangun bangsa dan negara ini. Segantang permasalahan hukum, sosial, dan pembangunan masih menantang untuk di selesaikan. Media mau tidak mau, suka atau tidak suka telah terlibat dalam baik buruknya perjalanan bangsa ini.
Kembali ke laptop, publik sudah tau hampir semua media televisi yang ada sudah di kuasai oleh partai politik dgn semua kepentingannya. Tapi apakah media cetak/online juga telah di kuasai oleh partai tertentu. Saya lantas menelusuri kompas, mengapa? Karena saya anggota kompasiana. Terkait pemberitaan SBY vs Jokowi juga saya baca dari kompas. Saya orang awan yang hanya melihat dari kulitnya saja.
Kompas di dirikan oleh P.K Ojong dan Jacob Oetama berdasarkan ide Jenderal Ahmad Yani dan di utarakan kepada Frans Seda yang adalah teman baiknya P.K Ojong dan Jacon Oetama untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel dan independen. Frans Seda pernah menempati posisi penting mulai dari menteri perkebunan, menteri keuangan serta menteri perhubungan. Menariknya beliau juga pernah menjadi anggota dewan penasehat PDI dari tahun 1971 dan sejak 1997 menjadi anggota dewan pertimbangan pusat (Deperpu) PDI Perjuangan. Korelasi ini yang membuat saya bertanya, apakah Kompas tendensinya ke PDIP? Apakah korelasi dgn secuil fakta historis Frans Seda mantan Presiden Dewan Komisaris PT Kompas Media Nusantara memiliki kedekatan dengan Partainya Megawati Soekarno Putri? Jokowi begitu di dewakan di media ini, (bukan saya tidak suka jokowi lihat tulisan saya lainnya “jokowi sang fenomenal”) apakah Kompas masih memiliki tekad dan komitmen sebagai surat kabar yang berimbang, kredibel dan independen? Jujur saya curiga, boleh yach,…! Satu hal yang publik impikan termasuk saya adalah Kompas menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat optimisme masif, harapan bukan ratapan, kritik yang membangun bukan karena kepentingan politik, kritik yang cerdas dan bebas prasangka tapi objektif dan profesional dalam menyajikan berita. Semoga Kompas tetap menjadi pilihan dan referensi bagi masyarakat Indonesia ke depan dalam membangun bumi persada nusantara.
