Susilo Bambang Yudhyono (SBY) berencana menerbitkan buku berjudul Selalu Ada Pilihan (SAP). Belum juga terbit, pro-kontra bermunculan. Di republik in sedang terjadi ketidakseimbangan hak. Implementasi hak konstitusi, secara sepihak dianggap hanya milik rakyat.
Rakyat, dengan berbagai ekspresi telah menikmati kebebasan berfikir dan berpendapat. Sebut saja menulis di Kompasiana. Dan selama era reformasi nihil terdengar pembredelan media massa. Sebabnya?
UUD 1945 BAB X Pasal 28 cukup memberi keleluasaan. Turunan UUD 1945 terlihat di UU Republik Indonesia No 9 Tahun I999 yang menyatakan bahwa warga negara memiliki kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SBY, untuk sekala otak waras, adalah warga negara Indonesia. Manakala Bapaknya Ibas berkehendak mengungkapkan pikiran, pendapat lewat tulisan, dalam hal ini dengan cara menerbitkan buku, harus diletakkan dalam proporsi dilindungi UU. Itu sah adanya.
Dalam konteks NKRI, tidak satu kekuatan pun yang diperbolehkan menghalangi gagasan SBY. Terlepas di balik itu SBY bermaksud apa, buku yang berjudul Selalu Ada Pilihan tetap ditunggu publik.
Jujur, tahun 2009, saat SBY bertarung, saya lebih berpihak kepada Mega-Prabowo. Tetapi melihat aneka komentar yang rata-rata nylekit , bahkan ada yang bernada miring, terkaitan dengan SBY mau terbitkan buku, saya tergelitik ngomong. Meski begitu, ini bukan apologia buat SBY.
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyambut baik rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat buku. Namun, dia menilai, buku tersebut justru akan menuai kecaman dari publik atas kinerja SBY selama ini.
“Kalau benar presiden ingin menjawab atau menanggapi kritik masyarakat melalui buku yang ditulisnya sendiri, saya dan juga semua pihak harus menghormati langkah itu. Sebab itu adalah hak presiden,” kata Bambang Soesatyo, sebagaimana dilansir Merdeka.com 11 November lalu.
Saya, Bambang Wahyu Widayadi menilai: lebih dari itu. Bukan sekedar hak presiden. Secara substantif, itu hak SBY selaku warga negara Republik Indonesia.
Ada juga yang menilai, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kehilangan orientasi sehingga keliru dalam menentukan skala prioritas. Ini pendapat Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, sebagaimana dikutip Kompas.com, 12 November 2013.
SAP alias Buku SBY saja terbitnya masih Desember 2013, orang sudah hiruk pikuk sambil menduga-duga. Ini saya lihat sebagai kebiasaan buruk. Budaya ‘suka atau tidak suka’ kental banget mewarnai komentar di atas.
Saya, justru sebaliknya. Saya menunggu. Apa saja yang mau SBY omongkan dalam SAP itu. Sepanjang informasi itu memiliki relevansi dengan problem bangsa secara holistik, tak ada jeleknya untuk diperhatikan.
Satu yang saya agak cemas. Kabarnya buku itu wabil-khusus dipersembahkan kepada presiden penggantinya, untuk dijadikan pegangan dalam mengelola republik ini. Wah, presiden mendatang, menurut saya pegangannya adalah Rencana Panjang Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN). Bukan SAP-nya SBY. Menulis buku adalah hak SBY. Tetapi buku SBY bukan surat wasiat.
