Menjadi tenaga kerja di Negara lain sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia yang telah menjadi bagian dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah agar produktivitas tenaga kerja di Indonesia semakin meningkat, dengan tujuan mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Namun izin yang diberikan Negara bagi rakyat yang bergabung menjadi TKI untuk dipekerjakan di Negara lain tidak boleh disalahgunakan apalagi melanggar syarat dan aturan. Karena dengan membuat masalah dalam perizinan menjadi TKI bukan hanya akan menyulitkan bagian kenegaraan saja, namun akan membuat pengaruh yang buruk bagi citra pemerintahan Indonesia.
Seperti yang terjadi pada TKI yang bekerja di Arab Saudi, masalah perizinan untuk bekerja di Negara lain merupakan keharusan untuk memiliki data-data lengkap dan legal. Jika terjadi penggelapan data dan penyelewengan dalam izin bekerja di Negara lain, maka akan mempersulit diri sendiri dan orang lain. Contoh kasus TKI di Arab Saudi menjelaskan bahwa untuk menjadi pekerja-pekerja yang legal, sangat diperlukan data-data pribadi yang lengkap dan benar. Hal tersebut sangat mutlak karena data-data pribadi dan identitas asli merupakan alat bantu yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dalam bekerja di Negara lain. Jika tidak memiliki data-data yang asli dan lengkap, maka pihak kenegaraan akan mengalami kesulitan dalam penanganan masalah dan mengurus keperluan yang diperlukan pihak Negara yang bersangkutan. Hal tersebut bukan hanya menyulitkan beberapa pihak saja, namun citra bangsa Indonesia akan memburuk karena dinilai tidak jujur dan tidak bertanggungjawab dalam memberikan data-data dan identitas pribadi.
Pemerintah yang melihat adanya kasus yang terjadi pada TKI di Arab Saudi sangat menyayangkan hal tersebut. Hal demikian tidak akan terjadi jika para TKI sadar akan dampak yang akan ditimbulkan apabila mereka melakukan penggelapan data yang seharusnya dapat diberikan dengan lengkap dan benar kepada pihak Negara yang bersangkutan. Pemerintah terus berupaya agar kasus TKI gelap yang berada di Arab Saudi cepat terselesaikan serta pemulangan TKI dapat diproses dengan segera. Pemerintah juga berharap agar masyarakat yang bekerja sebagai TKI dapat menghargai tata cara dalam melakukan keberangkatan ke Negara yang akan dituju agar kasus TKI gelap tidak akan terjadi lagi.
Seluruh masyarakat baik yang bekerja sebagai TKI maupun tidak harus dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi kasus TKI gelap yang dapat merusak citra Negara. Dengan menjalankan syarat-syarat yang diperlukan dalam menjadi TKI yang nantinya akan diberangkatkan ke Negara lain, masyarakat sudah berpartisipasi dalam mengurangi TKI gelap di Indonesia. Karena dengan menjadi TKI yang legal dan sesuai dengan syarat yang berlaku, sama dengan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi TKI gelap dan menjaga citra Negara dari sudut pandang sumber daya manusia.
