”Berapa guru yang tersisa?” pertanyaan ini diucapkan Kaisar Hirohito setelah kalah dalam Perang Dunia II. Pertanyaan tersebut mengisyaratkan sebuah pesan bahwa modal utama membangun (kembali) sebuah bangsa adalah dengan pendidikan. Investasi besar-besaran pendidikan menjanjikan tak hanya kepastian balik modal, tapi juga profit.
Itu terbukti dengan kemunculan Jepang sebagai raksasa ekonomi dunia, meskipun dulu pernah porak-poranda akibat perang. Di India, pemerintah memberikan prioritas tinggi kepada pendidikan. Mahasiswa lokal di sana hanya menghabiskan 5.000 rupee (sekitar satu juta rupiah) untuk berkuliah ditambah tak ada uang masuk/ pembangunan kuliah, dan masih banyak lagi usaha-usaha pemerintah India untuk memberikan akses mudah dan murah pendidikan kepada rakyatnya.
Tak sia-sia, India mulai merangkak menjadi singa ekonomi dunia. India dikenal sebagai kekuatan ekonomi baru dalam akronim BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China). Harus diakui pendidikan merupakan elevator perekonomian nasional yang mencerminkan tingkat kemakmuran sebuah bangsa. Bangsa yang terdidik adalah sekumpulan manusia ekonomi yang cerdas. Manusia-manusia yang cerdas memiliki daya saing tinggi untuk berkompetisi di pentas ekonomi global.
Mereka akan mampu memproduksi produk-produk cerdas berkualitas dan tidak menggantungkan pada perekonomian asing dengan menjadi konsumen saja. Negara memiliki tanggung jawab yang hukumnya wajib untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan merata. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus propendidikan. Itu amanah konstitusi sebagai implementasi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan layak dan berkualitas.
Walaupun sudah 68 tahun merdeka, pemerintah baru menyadari urgensi pendidikan dengan menggandakan alokasi anggaran menjadi sebesar 20% dari APBD/APBN pada 2009. Patut diapresiasi jika mendasarkan pada ungkapan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sayangnya, pemerintah mengalami keterkejutan dengan dana yang besar itu. Kebijakannya belum efisien dan efektif memeratakan akses pendidikan ke penjuru negeri. Akibatnya, poros-poros ekonomi masih terpusat hanya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan sebagainya.
Belum merata secara adil dan menyeluruh di Indonesia. Ketahanan ekonomi nasional berhulu pada kualitas pendidikannya. Negara memiliki peran besar dan krusial untuk menentukan arah kebijakan-kebijakannya dalam usaha memperkuat ekonomi nasional. Optimisme memiliki perekonomian yang tangguh dapat diawali dengan selalu memprioritaskan pendidikan sebagai yang pertama dan utama. Sementara itu, langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan arah kebijakan dan pembangunan perlu diawasi dan dikoreksi bersama.
terbit pada Harian Sindo hari Selasa, 17 Desember 2013
