‘Sangatlah tidak bijak menyalahkan Pak Jokowi yang baru setahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terkait kemacetan di Ibukota. Pemprov DKI Jakarta juga tidak bisa bekerja sendirian mengatasi kemacetan ini. Sebab, solusinya jangka panjang, bukan jangka pendek. Untuk itu, Pemprov DKI harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Pak Jokowi bukan tukang sulap yang bisa mengurai kemacetan secara instan.’
Jakarta- Kemacetan merupakan masalah klasik yang terus mendera sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Sebagai Ibukota negara, kemacetan merupakan salah satu persoalan serius selain banjir. Berbagai upaya pun terus dilakukan Pemeritah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengurai kemacetan yang terus dikeluhkan banyak pihak.
Kendati demikian, mengurai kemacetan di kota metropolitan bukanlah pekerjaan yang mudah seperti membalikan telapak tangan atau menyulapnya secara instan. Sehingga sangatlah tidak bijak jika hanya terus berteriak mengeluhkan macetnya Jakarta tanpa pernah mau tahu cara mengatasinya. Bahkan, sama sekali tak peduli dan tidak mendukung langkah Pemprov DKI yang tengah berupaya mengatasi kemacetan.
Kemacetan yang terjadi di Jakarta juga bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI saja. Pasalnya, kemacetan juga dipicu oleh banyaknya warga dari daerah penyangga yang datang ke Jakarta setiap harinya. Selain itu, Jakarta merupakan pusat pemerintahan sehingga Pemerintah Pusat juga turut bertanggung jawab.
‘Sangatlah tidak bijak menyalahkan Pak Jokowi yang baru setahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terkait kemacetan di Ibukota. Pemprov DKI Jakarta juga tidak bisa bekerja sendirian mengatasi kemacetan ini. Sebab, solusinya jangka panjang, bukan jangka pendek. Untuk itu, Pemprov DKI harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Pak Jokowi bukan tukang sulap yang bisa mengurai kemacetan secara instan,’ ujar Darmadi Durianto, SE, MBA, Ph.D, Caleg DPR RI dari PDI-Perjuangan, No.2 Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, & Kep.Seribu), kepada kompasiana.com menanggapi kritikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait kemacetan yang mendera kota Jakarta.
Menurut Dewan Pakar Megawati Institute ini, seharusnya Presiden SBY turut memberikan solusi konkrit terkait kemacetan di Jakarta, bukan asal mengkritik dan melempar tanggung jawab demi menjaga citra dirinya menjelang akhir masa jabatannya.
‘Di akhir masa jabatannya, Presiden SBY seharusnya memberikan solusi konkrit supaya kesejahteraan rakyat bisa terlaksana. Sebagai seorang pemimpin bangsa, Pak SBY juga harus punya sikap negarawan, buatlah kritik yang membangun dengan memberikan solusi,’ ucap Wakil Ketua Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DPP PDI-Perjuangan ini.
Rivalitas Politik
Politisi PDI-Perjuangan kelahiran Sei Ambawang, Pontianak, Kalbar ini mengatakan, jika dikaitkan dengan suhu politik yang terus memanas menjelang Pemilu 2014, kritikan demi kritikan yang ditujukan kepada Jokowi patut diduga hanya untuk menjatuhkan elektabilitas semata. Betapa tidak, meski Jokowi belum secara resmi ditetapkan sebagai capres 2014, banyak pihak yang terus kebakaran jenggot seiring dengan meroketnya popularitas dan elektabilitas Jokowi. Salah satunya, yakni Partai Demokrat yang kini tengah menggelar konvensi capres 2014. Namun, konvensi yang gelar untuk kembali membangun citra partai itu ternyata sunyi senyap.
‘Rivalitas menjelang Pemilu 2014 diduga menjadi penyebab Partai Demokrat menyerang Pak Jokowi. Pasalnya, para peserta konvensi capres Partai Demokrat belum ada yang bisa menandingi popularitas Pak Jokowi. Tapi, semua statement negatif tentang Pak Jokowi yang belum teruji kebenarannya itu tidak akan berarti. Ingat, dibelakang Pak Jokowi itu ada rakyat yang selalu siap pasang badan jika ada pihak-pihak menyerangnya,’ ungkap Dosen Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya Jakarta dan Dosen Pasca Sarjana Kwik Kian Gie School Of Business ini.
Sebagai orang nomor satu di Jakarta, lanjutnya, Jokowi terus bekerja dan bekerja dalam merealisasikan janjinya kepada warga DKI. Mantan Walikota Solo ini tetap on the right track, sehingga terus mendapat apresiasi rakyat.
‘Melempar tanggung jawab kemacetan Jakarta kepada Pak Jokowi, tapi anehnya Pemerintah Pusat malah membuat regulasi mobil murah LCGC yang justru memperparah kemacetan. Pemerintah meyakini jika banyak rakyat membeli mobil menandakan negara kita tergolong makmur. Ini kan aneh,’ tandas Dewan Pembina Perkumpulan Peduli Rakyat Kalimantan (PERAK) ini.
Solusi Kemacetan
Darmadi Durianto memaparkan, berdasarkan Riset Indonesia Effort for Environment, pada 2013 pertumbuhan kendaraan mencapai 1.600 - 2.400 unit per hari. Dari jumlah tersebut, 16,5 persen merupakan pertambahan mobil, sisanya adalah motor, bus, dan truk. Jumlah kendaraan di Jabodetabek yang beroperasi di Jakarta mencapai 38,7 juta unit, terdiri dari 26,1 juta unit sepeda motor, 5,3 juta unit mobil, 1,3 juta unit bus, dan 6,1 juta unit.
‘Perbandingan jumlah kendaraan dengan sarana jalan sama sekali tidak seimbang. Sehingga sangat kita sayangkan dengan regulasi mobil murah LCGC. Pemerintah Pusat justru semakin menambah persoalan bukan memberikan solusi,’ imbuhnya.
Solusi kemacetan di Jakarta, jelasnya, yakni dengan mempercepat pengadaan transportasi massal yang nyaman, dan aman. Bekerja sama dengan Polri dalam mengatur titik-titik kemacetan yang kerap terjadi di Jakarta. Kualitas pelayanan semua pihak terkait harus terus ditingkatkan sehingga reliable, assurance, tangible, empaty and responsiveness. Selain itu, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta.
‘Kurangnya responsibility (tanggung jawab-red) dari semua pihak terkait termasuk pengendara juga menjadi penyebab kemacetan. Masyarakat taat hanya ada petugasnya saja, karena itu juga akibat tidak adanya punishment yang dijalankan secara berkesinambungan,’ katanya.
Terkait sanksi bagi pelanggar jalur busway, tambahnya, hal itu bukan solusi yang baik. Sebab, terlebih dahulu harus mengetahui motiv para pengendara masuk jalur busway.
‘Sebagai anggota masyarakat kita juga harus menanamkan disiplin berlalu lintas. Dan setelah transportasi massal yang nyaman, dan aman sudah terbangun kita juga harus mau beralih dari kendaraan pribadi seperti di Singapura, Jepang dan negara lainnya,’ ucapnya.
Dengan transportasi massal, masih kata Darmadi Durianto, maka segala aturan untuk menghambat pertambahan jumlah kendaraan bermotor bisa dilakukan. Singapura bisa menerapkan aturan electronic road pricing bagi kendaraan yang melewati jalan utama, karena masyarakat sudah diberi alternatif pilihan transportasi.
MRT
Salah satu tranportasi massal yang kini tengah dibangun, yakni, mass rapid transport (MRT). Meski investasi untuk pembangunan MRT memang mahal. Namun untuk jangka panjang, investasi itu akan menguntungkan. Ketika masyarakat sudah merasakan manfaat penggunaan transportasi massal, maka mereka pasti akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Adanya MRT akan memberikan penghematan luar biasa kepada pengeluaran bahan bakar minyak (BBM). Keuntungan lain, yakni pembentukan budaya baru bagi masyarakat.
‘Wajah kota pun pasti akan berubah secara signifikan ketika transportasi massal seperti MRT sudah selesai dibangun. Stasiun-stasiun bawah tanah akan berkembang menjadi kawasan baru dan ini akan memengaruhi gaya hidup dari masyarakat Jakarta. Baru di era Pak Jokowi pembangunan MRT bisa direalisasikan. Semoga Jakarta menjadi lebih baik kedepannya,’ pungkasnya.YL
